Depok, DepokPost.Online-Pemkot Depok sudah menetapkan di 2025 bakal merehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Meski nilai bantuan per rumah tetap sama di 2024 Tapi jumlahnya mengalami penurunan yaitu 1.051 obyek.
Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disrumkim) Depok, sebanyak 1.051 unit RTLH akan dipercantik tahun depan. Meski memang, ternyata jumlah ini menurun dibandingkan pada program RTLH tahun 2024 yang mendapat bantuan renovasi sebanyak 1.380 unit RTLH.
Menurut Pj Sesda Kota (Sesdakot) Depok, Nina Suzana, penurunan jumlah RTLH yang akan direhabilitasi tahun depan karena mempertimbangkan usulan dari DPRD Kota Depok.
“Sesuai usulan dan hasil verifikasi tim dari Rumkim,” kata Pj Sesdakot Depok, Selasa (19/11/2024).
Sementara itu Kepala Disrumkim Kota Depok, Dadan Rustandi mengungkapkan, sama seperti tahun lalu, setiap RTLH akan mendapat bantuan dana sebesar Rp 23 juta untuk merenovasi rumahnya.
“Masih sama ya, Rp 20 juta untuk belanja material dan Rp 3 juta untuk biaya tukang atau jasanya,” ujar Dadan Rustandi.
Kendati nominal bantuan masih sama, hal yang berbeda terlihat dari jumlah RTLH yang akan dipercantik tahun depan. Pada tahun ini, Disrumkim memberikan bantuan kepada 1.380 Rutilahu
“Memang menurun, tahun depan jadi 1.051 unit,” kata Dadan Rustandi.
Dadan Rustandi melanjutkan, karena jumlah unti RTLH menurun, otomatis jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk program RTLH tahun depan juga berkurang.
“Iya tahun ini dana yang kita anggarkan sebesar Rp24,1 miliar. Menurun cukup signifikan dari tahun ini yaitu Rp31,7 miliar,” imbuhnya.
Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Bidang Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Kota Depok, Wahyu Hidayat menuturkan, jumlah proposal yang masuk lumayan banyak, yakni sekitar 2.000 proposal. Namun, proposal yang masuk tidak hanya ke Disrumkim saja, tetapi ada juga yang langsung menyerahkan ke TAPD.
“Tapi kan ada verifikasi dan sebagainya. Jadi tidak semua bisa kita terima, pasti ada yang gugur juga,” katanya.
Wahyu Hidayat membeberkan, berdasarkan data Disrumkim Kota Depok, Kecamatan Pancoranmas tercatat memiliki jumlah RTLH terbanyak dengan 276 unit, diikuti oleh Kecamatan Beji yang mencatatkan 218 unit RTLH.
“Kalau paling sedikit itu ada di Kecamatan Cilodong, ada 19 unit RTLH yang nanti kita beri bantuan,” ungkap Wahyu Hidayat.
Kecamatan Bojongsari tercatat memiliki 28 unit RTLH, sedangkan Kecamatan Cimanggis memiliki 148 unit dan Kecamatan Cinere mencatatkan 18 unit RTLH. Di Kecamatan Cipayung, terdapat 34 unit RTLH, sementara Kecamatan Limo mencatatkan 50 unit RTLH.
“Di Kecamatan Sawangan memiliki 98 unit RTLH, Kecamatan Sukmajaya 79 unit, dan Kecamatan Tapos sebanyak 83 unit RTLH,” sambung Wahyu Hidayat.
Wahyu Hidayat mengungkapkan, penerima RTLH tidak harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), namun harus mendapat surat rekomendasi resmi dari Dinsos Kota Depok. Tanpa rekomendasi resmi dari Dinsos, proses bantuan RTLH tidak akan dapat diproses, meskipun yang bersangkutan memenuhi kriteria kemiskinan.
“Karena tidak semua orang terdaftar dalam DTKS. Logikanya, setiap orang bisa jatuh miskin kapanpun. Jadi kalau harus urus DTKS terlebih dahulu, akan membutuhkan proses yang cukup lama,” kata Wahyu Hidayat.
Pada Januari 2025, Disrumkim Kota Depok mulai melakukan verifikasi ulang ke lapangan. Setelah verifikasi lapangan selesai, tahap berikutnya adalah perencanaan yang akan dilakukan oleh konsultan.
“Setelah selesai baru kita adakan sosialisasi di kecamatan-kecamatan,” ujar Wahyu Hidayat.
Sebelum sosialisasi dilakukan, semua kebutuhan administrasi dan dokumen yang diperlukan oleh masyarakat harus sudah siap agar prosesnya berjalan lancar dan tuntas. Salah satu kendala yang perlu dihindari adalah warga yang belum membuka rekening.
“Jangan sampai mereka datang sosialisasi tapi belum buka rekening dan lain sebagainya. Setelah sosialisasi baru proses pencairan,” ungkap Wahyu Hidayat.
Wahyu Hidayat menargetkan proses pencairan dapat dilakukan pada April atau Mei. Lalu setelah itu langsung dilakukan pengerjaan rehabilitasi yang ditargetkan rampung pada akhir 2025.
“Jadi memang kita mulai pencairan dan pembangunan itu pasti sesudah lebaran ya. Biasanya memang seperti itu,” tandas Wahyu Hidayat. (akn/***)